Satupilar.com | Aceh Tamiang Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Tamiang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, Kamis (12/12/2024) di Jakarta.
Peresmian ini dilakukan secara serentak bersama MPP 41 Kab/Kota se-Indonesia lainnya. Berlangsung secara hybrid (tatap muka dan via zoom), peresmian ini diikuti seluruh kepala daerah hadir melalui teleconference untuk menandatangani prasasti secara digital dan para pelaksana MPP di wilayah masing-masing.
Pj. Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra secara terpisah menerangkan kehadiran MPP sebagai wujud kehadiran Pemerintah dalam melayani masyarakat. Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan pelayanan dalam satu atap bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tujuannya supaya masyarakat tidak perlu repot-repot kesana kemari untuk mengurus segala urusan administrasi. Jadi cukup di satu tempat saja yaitu MPP,” ungkapnya usai pelaksanaan zoom peresmian MPP.
Ia bersyukur MPP di Aceh Tamiang yang saat ini beroperasi di Dinas P2TSP sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai urusan administrasi.
Asra juga menekankan kepada aparatur yang bertugas melayani masyarakat supaya menyampaikan persyaratannya secara transparan.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini dalam sambutannya melalui teleconference, mengatakan, pada hari ini sebanyak 42 MPP se-Indonesia diresmikan secara serentak.
Hingga saat ini, jumlah MPP tercatat sebanyak 230 unit se-Indonesia. Sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto, ada dua hal yang menjadi sorotan, yakni kaitan reformasi pelayanan publik dan pelayanan berbasis teknologi.
“Ini tentunya menjadi concern kita semuanya bagaimana pemerintah lebih banyak mendekatkan diri kepada masyarakat dan lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan motor dari pembangunan yang akan menentukan sejauh mana target-target pembangunan tersebut bisa dicapai.
“Semakin baik birokrasi maka semakin cepat juga layanan-layanan yang akan diberikan kepada masyarakat dan menyelesaikan beberapa persoalan yang dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.
Rini menerangkan, keberhasilan dari sebuah negara bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi diukur bagaimana pelayanan publik itu dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara adil, cepat serta efisien.
Selain itu, dia mengatakan bahwa saat ini telah terdapat 4 provinsi dengan MPP berjumlah 100 persen atau ada di setiap kabupaten/kota.
“Apresiasi kepada 4 provinsi, yang pertama adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Provinsi Bali, karena di provinsi itu sudah 100 persen,” ujarnya.
Walaupun demikian, dia mengingatkan kepada pimpinan daerah bahwa peresmian MPP tersebut bukan sebatas meresmikan sebuah gedung saja.
