Satupilar.com | Aceh Timur Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur, Saiful Anwar, mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa pendapatan dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola sejumlah perusahaan di wilayah Aceh Timur.
Saiful Anwar menilai transparansi terkait pendapatan dan pemanfaatan lahan HGU masih menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Menurutnya, beberapa perusahaan yang mengelola lahan tersebut diduga tidak memberikan kontribusi maksimal kepada daerah, baik dalam bentuk pajak maupun manfaat sosial bagi warga sekitar.
“Kami meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pendapatan dari lahan HGU. Jangan sampai ada indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan negara,” tegas Saiful Anwar dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan lahan HGU agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Jika ada dugaan pelanggaran, maka harus segera diusut tuntas. Kami dari LAKI Aceh Timur siap mengawal kasus ini demi kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan maupun instansi terkait mengenai tuntutan yang disampaikan oleh Saiful Anwar. Namun, isu ini menjadi perhatian publik, mengingat pengelolaan lahan HGU kerap menjadi sorotan dalam berbagai kasus di Indonesia.
