Satupilar.com | Jakarta: Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Indonesia, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, telah melalui berbagai dinamika politik dan sosial yang sangat beragam sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa ini adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjadi landasan hukum utama bagi negara Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami beberapa perubahan terhadap UUD 1945 yang seringkali menimbulkan perdebatan, khususnya mengenai amandemen yang dilakukan pada era-era sebelumnya. Salah satu pandangan yang berkembang saat ini adalah mengenai perlunya kembali kepada UUD 1945 asli, tanpa amandemen, yang dipercaya oleh sebagian pihak sebagai solusi untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang lebih tepat dan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.
Dalam konteks ini, Dr. Iswadi, M.Pd, sebagai seorang tokoh intelektual dan pengamat politik, mengemukakan pandangannya bahwa era Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi momentum yang tepat untuk Indonesia kembali pada UUD 1945 asli. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kondisi saat ini, Indonesia membutuhkan kembali landasan hukum yang jelas dan tidak terdistorsi, yang mencerminkan semangat asli kemerdekaan dan perjuangan bangsa.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan UUD 1945 asli, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, merupakan hasil pemikiran para founding fathers Indonesia yang telah melalui berbagai perjuangan dan pengorbanan. Isi dari UUD 1945 asli mengandung semangat nasionalisme, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar bagi negara Indonesia. Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam UUD 1945 asli adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dapat dijalankan melalui lembaga-lembaga negara yang diatur dengan jelas.
Namun, setelah beberapa amandemen yang dilakukan pada periode pasca-Reformasi, banyak yang merasa bahwa UUD 1945 telah berubah jauh dari semangat awalnya. Amandemen yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 memunculkan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam struktur pemerintahan, pemilihan presiden, maupun dalam pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perubahan-perubahan tersebut, meskipun bertujuan untuk memperbaiki sistem demokrasi dan menghindari kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi, dinilai oleh sebagian kalangan telah mengurangi kekuatan dan fungsi negara sebagai penjaga kedaulatan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dr. Iswadi menilai bahwa amandemen yang terjadi justru telah menciptakan ketidakpastian dalam sistem pemerintahan Indonesia. Terlebih, dalam konteks sistem politik yang semakin kompleks dan terkadang tidak jelas, kembali pada UUD 1945 asli dapat menjadi langkah yang lebih tepat untuk memulihkan esensi dari kemerdekaan Indonesia.
Akademisi yang juga politisi muda ini mengatakan Era Presiden Prabowo Subianto merupakan Kesempatan untuk Merealisasikan Kembali UUD 1945 Asli karena Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang sebagai seorang tokoh militer dan politik yang cukup berpengaruh, dianggap oleh Dr. Iswadi sebagai figur yang memiliki kapasitas untuk memimpin Indonesia kembali pada UUD 1945 asli. Dengan visi besar mengenai kedaulatan negara, kesejahteraan rakyat, dan pemulihan kejayaan Indonesia, Prabowo diyakini dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan mengembalikan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan.
Dalam pandangan Dr. Iswadi, Prabowo Subianto memiliki kesempatan untuk menggali kembali semangat nasionalisme dan persatuan bangsa yang menjadi dasar dari pembentukan UUD 1945. Ia percaya bahwa dengan kembali pada UUD 1945 asli, Indonesia bisa menghindari perpecahan yang mungkin timbul akibat dari perubahan yang terlalu banyak terhadap konstitusi negara.
Selain itu, Dr. Iswadi juga menyebutkan bahwa saat ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan besar, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia memerlukan landasan hukum yang kuat dan tidak terpecah-pecah, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil untuk seluruh rakyat. Dengan kembali pada UUD 1945 asli, Indonesia akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita kemerdekaan.
Menurut Dr. Iswadi, kembali pada UUD 1945 asli tidak hanya sekedar soal penghapusan amandemen yang telah dilakukan, tetapi juga tentang bagaimana membangun kembali kesadaran nasional akan pentingnya menjaga kedaulatan negara. UUD 1945 asli mencerminkan kehendak rakyat Indonesia yang menginginkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup dalam kedamaian dan kemakmuran.
Melalui pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat, Dr. Iswadi percaya bahwa momentum ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan Indonesia kepada dasar hukum yang lebih kokoh. Dengan semangat kembali pada UUD 1945 asli, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih siap dan lebih mampu berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Langkah untuk kembali pada UUD 1945 asli bukan hanya sekedar mengubah konstitusi, tetapi juga sebagai upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai perjuangan kemerdekaan yang selama ini mungkin telah tergerus oleh arus zaman. Dr. Iswadi optimis bahwa dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat kembali menjadi negara yang lebih baik dan lebih kuat di masa depan. (73f)
