Satupilar.com | Pidie, 21 Maret 2025 – Sekretaris Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pidie – Pidie Jaya, secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah di sah kan oleh DPR. Organisasi mahasiswa ini juga mengajak pemerintah untuk mengembalikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke barak, sesuai dengan amanat reformasi yang telah diupayakan pasca-Orde Baru.
Sekretaris PMII Pidie – Pidie Jaya, menyatakan : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Undang-undang ini mengatur tentang tugas, peran, dan fungsi TNI di Indonesia, serta hubungan TNI dengan pemerintah dan masyarakat. Salah satu hal penting dalam UU ini adalah menegaskan bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan harus tetap berfokus pada tugas pokoknya sebagai penjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional.
bahwa dengan menguatnya kembali peran TNI dalam kehidupan politik dan sosial, akan membuka potensi bagi munculnya praktik dwifungsi ABRI yang telah lama dikritik oleh masyarakat Indonesia. “Kami sangat menolak RUU TNI ini, karena akan memulihkan kembali dwifungsi ABRI yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kami mendesak agar TNI kembali fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara dan menjaga keamanan nasional,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PMII Pidie – Pidie Jaya juga menekankan pentingnya TNI untuk tidak terlibat dalam ranah politik, yang seharusnya menjadi domain penuh pemerintahan sipil. “TNI harus kembali ke barak dan menjalankan tugas-tugas militernya sesuai dengan konstitusi, bukan terlibat dalam urusan politik praktis,” tambahnya.
**Dampak Positif dan Negatif dari Dwifungsi TNI**
**Dampak Positif:**
**Stabilitas Keamanan dan Ketertiban:** Peran aktif TNI dalam berbagai sektor pemerintahan dapat memastikan stabilitas negara, terutama dalam situasi krisis atau ancaman terhadap keamanan nasional.
**Percepatan Pembangunan:** TNI yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau, dapat mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal.
**Pengawasan terhadap Pemerintahan Sipil:** Dengan keterlibatan TNI, diharapkan dapat memberikan pengawasan dan kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah sipil.
**Dampak Negatif:**
**Ancaman Terhadap Demokrasi:** Dwifungsi TNI berisiko mengganggu prinsip demokrasi yang murni, dengan membuka kemungkinan terjadinya intervensi militer dalam urusan politik dan keputusan pemerintahan.
**Penyalahgunaan Kekuasaan:** Tanpa pengawasan yang tepat, dwifungsi TNI bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, di mana militer bisa terlibat dalam kebijakan politik yang menguntungkan kelompok tertentu.
**Konflik Sosial dan Polarisasi:** Keterlibatan TNI dalam politik berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat dan memperburuk polarisasi politik, yang dapat merusak kohesi sosial bangsa.
Sebagai organisasi mahasiswa, PMII Pidie – Pidie Jaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung penuh sistem pemerintahan yang demokratis. PMII juga menyerukan agar TNI tetap fokus pada tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara dan bukan terlibat dalam politik praktis yang berisiko merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.(**)
